Dalam pidato tahunan menjelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo menyinggung berbagai persoalan bangsa. Salah satu yang ia sebut antara lain adalah masalah pandemi yang sedang terjadi. Ia mengatakan,” Jika ingin sehat, warga yang lain juga harus sehat. Jika ada seseorang yang tertular Covid-19, maka hal ini akan membawa risiko bagi yang lainnya. Penyakit adalah masalah bersama, dan menjadi sehat adalah agenda bersama.”
Ini tentu saja merupakan seruan kesekian kali yang disampaikan pemerintah mengenai perlunya komitmen semua pihak, baik pemerintah maupun warga negara, untuk bersama-sama menjalankan berbagai agenda penanganan pandemi Covid-19.
Wabah Covid-19 sudah berlangsung setahun lebih di Indonesia. Selama masa pandemi ini sebagian kehidupan masyarakat “tak lagi normal” sebagaimana sebelumnya. Berbagai kegiatan seperti bekerja atau belajar dari rumah menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda kehidupan akan kembali ke keadaan sebelumnya.
Bahkan beberapa waktu lalu kita malah menyaksikan angka penularan Covid-19 yang melonjak dibanding bulan-bulan pada tahun pertama pandemi. Salah satu penyebabnya antara lain adalah berkembangnya varian Delta yang membuat angka penularan di Indonesia sempat menyentuh level tertinggi hingga 56 ribu per hari pada pertengahan Juli 2021 lalu. Secara total hingga saat ini (pekan ketiga Agustus 2021) sudah sekitar 4 juta kasus Covid-19 pernah terjadi di Indonesia.
Berbagai kebijakan memang sudah dilakukan seperti tracing, pemberlakuan protokol kesehatan,vpengetatan mobilisasi masyarakat, juga vaksinasi. Namun wabah Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan selesai. Dalam berbagai kesempatan, beberapa pejabat publik di Indonesia, antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi, justru mengungkapkan kemungkinan Covid-19 baru akan hilang setelah lima atau sepuluh tahun.
“Karena pandemi ini tidak akan hilang dengan cepat mungkin akan berubah menjadi epidemi dan kita hidup dengan mereka selama 5 tahun bisa 10 tahun, bisa juga lebih lama,” katanya beberapa waktu lalu.
Salah satu agenda kesehatan yang mendesak dilakukan saat ini adalah program vaksinasi. Indonesia menargetkan sekitar 208 juta penduduk mendapat vaksin Covid-19 agar tercipta kekebalan komunitas. Hingga saat ini target ini masih jauh dari pencapaian. Memasuki minggu ketiga Agustus 2021, jumlah penduduk Indonesia yang sudah mendapatkan vaksin baru mencapai sekitar 57 juta untuk vaksinasi pertama dan yang mendapatkan vaksinasi penuh (dua kali) baru 31, 5 juta. Jumlah ini tentu saja masih sangat jauh dari target karena baru mencapai sekitar 27, 5% (vaksinasi pertama) dan 15, 1% (vaksinasi penuh/kedua).
Saat ini pemerintah terus berupaya mendatangkan berbagai vaksin Covid-19 melalui berbagai skema kerja sama internasional. Ketersediaan vaksin memang menjadi kunci pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Namun selain ketersediaan vaksin yang merupakan tanggung jawab negara, problem-problem lain pelaksanaan vaksinasi juga harus terus diatasi.
Yang paling penting di antaranya adalah penanganan distribusi vaksin yang belum merata. Ketimpangan distribusi vaksin ini sangat terasa di beberapa daerah. Hingga pertengahan Agustus 2021, dua daerah yaitu Jakarta dan Bali merupakan provinsi dengan persentase vaksinasi dosis kedua tertinggi secara nasional, masing-masing dengan angka 57,41 % dan 44,87 %. Sementara daerah-daerah lain seperti Maluku Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Maluku bergerak lambat dengan pencapaian di bawah 10 %. Ketimpangan distribusi vaksin yang sangat kontras ini harus segera dipangkas agar daerah-daerah lain, terutama yang padat penduduk, bisa mendapatkan jatah vaksin yang memadai sehingga angka vaksinasi bisa semakin naik.
Problem lain yang juga masih banyak ditemui adalah sinkronisasi data. Banyaknya keluhan mengenai sertifikat vaksin yang tidak muncul, warga yang tidak punya Nomor Induk Kependudukan (NIK), hingga dugaan kebocoran data nomor identitas menjadi pekerjaan rumah lain yang harus segera diselesaikan. Masalah keengganan sekolompok masyarakat untuk divaksin juga harus terus diatasi. Selain kebijakan formal seperti larangan mengakses fasilitas publik untuk orang yang belum divaksin, sosialisasi mengenai pentingnya vaksinasi sebagai kebutuhan kesehatan dan pemulihan ekonomi juga harus terus ditingkatkan.
Saat ini, pemerintah, sebagaimana yang diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi, mengharapkan hingga akhir tahun 2021 sudah 200 juta penduduk yang mendapatkan vaksin. Harapan ini merupakan tantangan berat yang harus dihadapi bersama mengingat saat ini masih banyak masalah dalam program vaksinasi di Indonesia.
Meski masih jauh dari target tetapi program vaksinasi Covid-19 harus terus diupayakan bersama. Vaksinasi adalah agenda bersama di mana tidak hanya pemerintah saja yang terlibat. Komponen masyarakat lain juga harus membantu percepatan program ini agar “kehidupan normal yang baru” bisa segera dijalani. Di antara yang dibutuhkan perannya dalam membantu percepatan vaksinasi adalah pihak swasta. Peran swasta yang mempunyai kemampuan untuk membantu mendirikan sentra-sentra vaksinasi dengan bekerja sama pemerintah daerah setempat akan sangat membantu percepatan program ini. Terutama di daerah-daerah yang angka vaksinasinya masih rendah.
Dan terakhir adalah peran masyarakat sendiri. Keengganan masyarakat untuk menerima vaksin akan menjadi ganjalan terhadap program vaksinasi. Peran aktif masyarakat merupakan faktor penting percepatan program vaksinasi. Oleh karena itu masyarakat juga harus aktif berupaya mendapatkan vaksin.
*** (INS dari berbagai sumber)